Jakarta Charter (Piagam Jakarta)



 NASKAH PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnya
 Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan
 perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
 rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
 Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada :
1.     KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2.     Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
3.     Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
4.     Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, 22 Juni 1945
1.     IR. SOEKARNO
2.     Drs. MOHAMMAD HATTA
3.     Mr. AA. MARAMIS
4.     ABIKUSNO TJOKROSURJO
5.     ABDUL KAHAR MUZAKIR
6.     H. AGUS SALIM
7.     Mr. ACHMAD SOEBARDJO
8.     WACHID HASJIM


sumber: http://www.anneahira.com/indonesia/piagam-jakarta.ht



JAKARTA CHARTER (PIAGAM JAKARTA)
Dalam Tugasnya, maka panitia kecil tersebut telah mengadakan pendekatan-pendekatan dengan tokoh-tokoh nasional dan agama yang duduk dalam BPUPKI. Dan pada sidangnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil telah dapat menghasilkan sebuah piagam yang diberi nama"Jakarta Charter" atau "Piagam Jakarta" yang di dalamnya tercantum pula rumusan Dasar Negara dengan sistematikanya sebagai berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya Piagam Jakarta hasil kerja dari Panitia Kecil tersebut, disampaikan kepada siding BPUPKI tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 Juli- 17 juli 1945. (untuk hasil siding BPUPKI tahap pertama silahkan Klik Disini)
Dalam masa siding kedua dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, telah mengambil beberapa keputusan-keputusan penting, antara lain :
1. Dalam siding tanggal 10 juli 1945 diadakan penambahan 6 anggota baru BPUPKI, yaitu : Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Soerdjo Hamidjojo, Moehammad Noer, Mr Besar, dan Abdul Kaffar.
Tentang bentuk Negara, 55 suara memilih Republik, 6 suara memilih bentuk Monarchi, 2 suara memilih bentuk semacam Dominion dan 1 suara blangko. Jadi diputuskan bentuk Negara dari Indonesia adalah Republik. Sebab bentuk Negara Republik sesuai dengan perkembangan Negara yang ada hampir di berbagai Negara Dunia.
Sedangkan tinjauan yang mengusulkan bentuk Monarchi didasarkan atas tinjauan historis, bahwa Indonesia telah mengalami jaman keemasan dulu, semuanya ada di dalam zaman keemasan Monarchi seperti zaman keemasan Sriwijaya, Mojopahit, Mataram 1, Kalingga, Kediri.
2. Dalam siding tanggal 11 juli 1945 : telah diambil keputusan tentang batas wilayah Negara. Siding memutuskan bahwa wilayah Negara Indonesia nanti adalah wilayah bekas daerah Hindia Belanda. Tetapi dalam Voting tahap pertama menghasilkan suara-suara : daerah Hindia-Belanda dikurangi Iruan Barat 6 suara, Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo utara, Irian Timur, Timor, Portugis dan pulau-pulau sekitarnya (yaitu daerah bekas wilayah kerajaan Majapahit masa pemerintahan Hayamwuruk) 39 suara.
3. Dalam Sidang tanggal 13 Juli 1945 : telah diambil keputusan pembentukan 4 Panitia, yaitu :
a. Panitia Perumus
Bertugas menyiapkan rancangan Pembukaan UUD. Panitia ini beranggotakan 9 orang (panitia Sembilan), yaitu mereka-mereka yang dahulu menjadi anggotaPanitia Kecil yang dibentuk oleh BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Telah disetujui bahwa isi Piagam Jakarta tersebut dijadikan Naskah rancangan Pembukaan UUD dengan mengalami perubahan redaksional yang berhubungan denganrumusan dasar Negara, yaitu dengan menghasilkan 7 kata dalam sila Dasar Negara yang pertama (ini atas usul anggota Drs. Moh. Hatta), sehingga rumusan Dasar Negara dalam rancangan Pembukaan UUD tersebut menjadi :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
Panitia ini bertugas menyiapkan rancangan Undang-undang Dasar, diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 18 orang, yaitu :
1. Mr. A.A. Maramis
2. R. Otto Iskandar Dinata.
3. B.P.H Poeroebojo
4. H.A Salim
5. Soehardjo
6. Mr. Soepomo
7. Mr. Ny. Maria Ulfa Santoso
8. Wachid Hasjim
9. Parada Harahap
10. Mr. J. Latoeharhary
11. Mr. Soesanto
12. Mr. Sartono
13. Mr. Wongsonegoro
14. K.R.T.H Woerjoningrat
15. Singgih
16. Tan Eng Hoa
17. Hosein Djojodiningrat
18. Dr. Soekiman
Ditambah seorang anggota luar biasa bangsa Jepang, yaitu Myano. Panitia ini telah dapat menghasilkan Rancangan Undang-undang Dasar, yang terdiri dari XV bab, 42 Pasal termasuk 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat aturan Tambahan. Kemudian dalam siding tanggal 16 Juli 1945, telah diadakan Revisi yaitu jumlah pasalnya menjadi 36 Pasal.
c. Panitia Pembela tanah air.
Panitia ini bertugas menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pertahanan Negara.panitia ini diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dan beranggotakan 22 Orang.
d. Panitia Keuangan dan Ekonomi.
Panitia ini bertugas menyiapkan Rancangan undang-Undang Keuangan dan Ekonomi. Panitia ini diketuai oleh Drs. Moh. Hatta dan beranggotakan 22 Orang.

Post a Comment

Berilah Penghargaan dengan memberikan Komentar kepada blog ini, Serta kalau bisa sertakan alamat blog anda biar kita bisa saling Bersilaturahmi :)

Thank you a lot

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...